TUGAS
Pengantar Bisnis Informatika
Oleh : Audimas Firian (51413488)
REGULASI
DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN
1. REGULASI DAN PROSEDUR PENDIRIAN PERUSAHAAN
Pada zaman sekarang untuk
mencari pekerjaan sangat lah susah, keterbatasan perusahaan yang ada di
indonesia membatasi sumber daya manusia
yang ada untuk mendapat kerja. Sehingga tidak sedikit SDM yang ada
berpikir untuk membuat usaha baru ( menjadi wirausaha) dibandingkan melamar
kerja. Dengan tujuan usaha yang dirintis menjadi besar dan menjadi sebuah
perusahaan yang nantinya dapat terus berkembang. Berikut ini akan dijelaskan
bentuk-bentuk badan usaha yang ada di indonesia dan prosedur pendiriannya.
2. Bentuk-Bentuk Badan Usaha
2.1
Perusahaan Perseorangan
Perusahaan perseorangan merupakan jenis kegiatan usaha,
modal dan manajemenya ditangani oleh satu orang. Orang yang punya usaha
tersebut biasanya menjadi manajer atau direktur sendiri, jadi tanggung jawabnya
tidak terbatas.
Ciri-cirinya
:
Dimiliki oleh perorangan.
Pengelolaan terbatas atau
sederhana.
Modal tidak terlalu besar.
Kelangsungan hidup usaha
bergantung pada pemilik perusahaan.
Kelebihan
:
Dapat mudah dimulai.
Biaya tergolong rendah.
Bebas dalam mengelola
perusahaan.
Kekurangan
:
Karena perorangan dan biaya
terbilang sedikit, jadi kemampuan perusahaan terbatas.
Tenaga kerja dan manajemen
terbatas.
Kebutuhan modal yang dapat
dipenuhi oleh pemilik juga kecil.
2.2
Koperasi
Koperasi
adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang - orang atau badan hukum
koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.
Ciri-cirinya
:
Koperasi adalah perkumpulan
orang - orang.
Penggabungan orang - orang
berdasarkan kesukarelaan.
Terdapat tujuan ekonomi yang
ingin dicapai.
Terdapat kontribusi yang adil
terhadap modal yang dibutuhkan.
Anggota koperasi menerima
manfaat dan resikonya secara seimbang.
Kelebihan
:
Sisa hasil Usaha yang
dihasilkan oleh koperasi akan dibagi kepada anggota.
Anggota koperasi berperan
jadi konsumen dan produsen sekaligus.
Seseorang yang akan menjadi
anggota koperasi atau yang ingin atau yang sudah menjadi anggota, bukan karena
terpaksa, melainkan keinginanya sendiri untuk memperbaiki hidupnya.
Mengutamakan kepentingan
Anggota.
Kekurangan
:
Modal terbatas.
Daya saing lemah.
Tidak semua anggota memiliki
kesadaran berkoperasi.
Sumber daya manusia terkadang
kurang.
2.3
BUMN ( Badan Usaha Milik Negara )
BUMN
merupakan jenis badan usaha dimana seluruh atau sebagian modal dimiliki oleh
Pemerintah. Status pegawai yang bekerja di BUMN adalah karyawan BUMN, bukan
pegawai negeri. Saat ini sudah ada 3 bentuk badan usaha BUMN, yaitu :
a. Perjan
Perjan
merupakan salah satu bentuk badan usah yang seluruh modalnya dimiliki oleh
Pemerintah. Kemudian perjan fokus melayani masyarakat. Namun karena selalu
fokus pada masyarakat dan tanpa adanya pemasukan untuk menanggulangi hal
tersebut, maka sudah tidak terapkan lagi. Contoh Perjan : PJKA (Perusahaan
Jawatan Kereta Api), sekaran menjadi PT. KAI
b. Perum
Perum
ibarat perubahan dari Perjan. Sama seperti perjan, namun perum berorientasi
pada profit atau mencari keuntungan. Perum dikelola oleh negara dan karyawan
berstatus sebagai Pegawai Negeri. Walaupun sudah berusaha mencari keuntungan
namun tetap saja merugi, sehingga Negara menjualnya ke publik dan pada akhirnya
berganti nama menjadi Perseo.
c. Persero
Persero
merupakan salah satu bentuk badan usaha yang dikelola oleh Negara. Tidak
seperti Perjan dan Perum. Selain mencari keuntungan, Persero juga
mendedikasikan untuk pelayanan masyarakat.
Ciri-ciri Persero :
Tujuan
utamanya mencari laba (Komersial)
Modal
sebagian atau seluruhnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang
berupa saham-saham
Dipimpin
oleh direksi
Pegawainya
berstatus sebagai pegawai swasta
Badan
usahanya ditulis PT (nama perusahaan) (Persero)
Tidak
memperoleh fasilitas negara.
2.4
BUMS ( Badan Usaha Milik Swasta )
Badan
Usaha Milik Swasta atau BUMS adalah jenis badan usaha yang didirikan dan
dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33,
bidang- bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber
daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai
hajat hidup orang banyak. Berdasarkan badan hukumnya, BUMS dibedakan menjadi :
a. Firma (Fa)
Firma
merupakan badan usaha yang didirikan oleh 2 orang atau lebih dimana tiap
anggota bertanggung jawab penuh atas perusahaan. Modal firman berasal dari
anggota pendiri. Untuk laba atau keuntungan dibagikan kepada anggota dengan
perbandingan sesuai akta sewaktu pendiriannya.
Ciri-ciri Firma :
Para
sekutu aktif dalam mengelola perusahaan
Tanggung
jawab tak terbatas atas segala resiko yang terjadi
Akan
berakhir jika salah satu anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia.
Kelebihan :
Mudah,
tak perlu banyak persyaratan namun perlu kesepakatan para pihak yang akan
mendirikan firma.
Tidak
terlalu memerlukan akta formal karena menggunakan akta dibawah tanda tangan
Modal
lebih cepat cair
Lebih
mudah berkembang
Kekurangan :
Punya
tanggung jawab yang tak terbatas apabila ada resiko
Bisa
mengancam kelangsungan hidup perusahaan bila salah satu pendiri meninggal dunia
atau mengundurkan diri
Sulit
dalam peralihan pimpinan dan sering terjadi konflik internal
Kesulitan
menghimpun dana besar serta mengikuti tender dalam jumlah tertentu
b. CV ( commanditaire
vennootschap ) atau Persekutuan Komanditer
Perusahaan
Komanditier atau yang biasa disingkat menjadi CV meruapakan perusahaan
persekutuan yang didirikan berbadasarkan saling percaya (ciee). Jadi tuh CV
merupakan salah satu bentuk usaha yang dipilih para pengusaha yang ingin punya
kegiatan usaha namun modal minim.
Ciri - ciri CV :
Didirikan
minimal 2 orang, dimana satu orang bertindak sebagai Persero aktif, dan satunya
lagi sebagai persero pasif
Seorang
persero aktif akan bertindak mengurus perseroan. Sehingga ia akan bertanggung
jawab penuh atas segala resiko.
Persero
pasif hanya bertindak sebagai sleeping partner. Dimana dia hanya bertanggung
jawab sebesar modal yang ia setorkan ke dalam perseroan.
Kelebihan
:
Bentuk
CV sudah dikenal masyarakat, sehingga memudahkan perusahaan ikut dalam berbagai
kegiatan.
CV
mudah memperloleh modal karena pihak perbankan mempercayainya.
Lebih
mudah berkembang karena dipegan orang yang ahli dan dipercaya.
CV
lebih fleksibel
Pembagian
keuntungan diberikan pada sekutur Komanditer dan tak kena pajak penghasilan
Kekurangan :
Untuk
mendirikan CV lebih ribet, karena melalui akta notaris dan didaftarkan ke
Departmen Kehakiman.
Status
hukum badan usaha CV jarang dipilih oleh pemilik modal atau beberapa proyek
besar
c. PT ( Perseroan Terbatas )
Merupakan
badan hukum perusahaan yang banyak diminati pengusaha. Kenapa? Karena badan
hukum ini punya kelebihan dibanding
lainnya. Apa aja? seperti luasnya badan usaha yang bisa dimiliki, bebas dalam
pergerakan bidang usaha dan tanggung jawab yang dimiliki terbatas hanya pada
modal yang disetorkan.
Ciri - ciri PT :
Kewajiban
terhadap pihak luar hanya terbatas pada modal yang disetorkan.
Mudah
dalam peralihan kemepimpinan.
Usia
PT tidak terbatas.
Mampu
untuk menghimpun dana dalam jumlah yang besar.
Bebas
untuk melakukan berbagai aktivitas bisnis.
Mudah
mencari karyawan
Dapat
dipimpin oleh orang yang tidak memiliki saham.
Pajaknya
berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden
Kelebihan PT :
Mudah
dalam peralihan kepemimpinan.
Mudah
memperoleh tambahan modal.
Kelangsungan
perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin.
Lebih
efisien dalam manajemen pengolahan sumber-sumber modal.
Kekurangan PT :
Pajaknya
berganda antara Pajak Penghasilan dan Pajak Deviden.
Pendiriannya
memerlukan akta notaris dan ijin khusus usaha tertentu.
Biaya
pembentukan PT relatif tinggi.
Terlalu
terbuka dalam pelaporan kepada pemegang saham.
d. Yayasan
Yayasan
merupakan salah satu bentuk - bentuk badan usaha, namun yayasan tidak mencari
untung. Jadi lebih ke kepentingan sosial dan berbadan hukum.
Ciri
- ciri Yayasan :
Yayasan dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Yayasan dibentuk dengan
memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, religi, sosial dan
kemanusiaan.
Didirikan dengan akta
notaris.
Tidak memilik anggota dan
tidak dimiliki siapapun, namun memiliki pengurus atau organ untuk
merealisasikan tujuan Yayasan.
Yayasan dapat dibubarkan oleh
pengadilan dalam kondisi pertentangan tujuan yayasan dengan hukum, likuidasi
dan pailit.
Kelebihan
Yayasan :
Non profit dan rela membantu
masyarakat
Kekurangan
Yayasan :
Terbatasnya dana
3. Prosedur dan Legalitas Perusahaan
Dalam
membangun sebuah perusahaan, kita harus memperhatikan beberapa prosedur
peraturan perizinan untuk mendirikan perusahaan, seperti :
a. Tahapan
Pengurusan Izin Pendirian
Bagi
perusahaan skala besar hal ini menjadi prinsip yang tidak boleh dihilangkan
demi kemajuan dan pengakuan atas perusahaan yang bersangkutan. Hasil akhir pada
tahapan ini adalah sebuah izin prinsip yang dikenal dengan Letter of Intent
yang dapat berupa izin sementara, izin tetap hinga izin perluasan. Untuk
beberapa jenis perusahaan misalnya, sole distributor dari sebuah merek dagang,
Letter of Intent akan memberi turunan berupa Letter of Appointment sebagai
bentuk surat perjanjian keagenan yang merupakan izin perluasan jika perusahaan
ini memberi kesempatan pada perusahaan lain untuk mendistribusikan barang yang
diproduksi. Berikut ini adalah dokumen yang diperlukan, sebagai berikut :
o Tanda Daftar Perusahaan
o NPWP
o Bukti Diri
Selain
itu terdapat beberapa izin lainnya yang harus dipenuhi yaitu :
o Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
dikeluarkan oleh Dep. Perdagangan.
o Surat Izin Usaha Indrustri (SIUI)
dikeluarkan oleh Dep.Perindustrian
o Izin Domisili
o Izin Gangguan
o Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
o Izin dari Dep.Teknis
b. Tahapan
pengesahan menjadi badan hukum
Tidak
semua badan usaha mesti ber badan hukum. Akan tetapi setiap usaha yang memang
dimaksudkan untuk ekspansi atau berkembang menjadi berskala besar maka hal yang
harus dilakukan untuk mendapatkan izin atas kegiatan yang dilakukannya tidak
boleh mengabaikan hukum yang berlaku. Izin yang mengikat suatu bentuk usaha
tertentu di Indonesia memang terdapat lebih dari satu macam. Adapun pengakuan
badan hukum bisa didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD),
hingga Undang-Undang Penanaman Modal Asing ( UU PMA ).
c. Tahapan
penggolongan menurut bidang yang dijalani
Usaha
dikelompokkan kedalam berbagai jenis berdasarkan jenis bidang kegiatan yang
dijalani. Berkaitan dengan bidang tersebut, maka setiap pengurusan izin
disesuaikan dengan departemen yang membawahinya seperti kehutanan,
pertambangan, perdagangan, pertanian dsb.
d. Tahapan
mendapatkan pengakuan, pengesahan dan izin dari departemen lain.
yang
terkait Departemen tertentu yang berhubungan langsung dengan jenis kegiatan
badan usaha akan mengeluarkan izin. Namun diluar itu, badan usaha juga harus
mendapatkan izin dari departemen lain yang pada nantinya akan bersinggungan
dengan operasional badan usaha misalnya Departemen Perdagangan mengeluarkan
izin pendirian industri pembuatan obat berupa SIUP. Maka sebgai kelanjutannya,
kegiatan ini harus mendapatkan sertifikasi juga dari BP POM, Izin Gangguan atau
HO dari Dinas Perizinan, Izin Reklame, dll.
4. Komentar
Pendirian
suatu perusahaan merupakan hal yang penting dan sangat diperlukan di kalangan
masyarakat, karena pendirian tersebut dapat membuka suatu lapangan pekerjaan
dan dapat meningkatkan potensi penghasilan dalam perusahaan tersebut.
Setiap
wirausahawan yang ingin membuka usaha baru atau sebuah perusahaan sebaiknya
mempelajari terlebih dahulu tahap demi tahap dalam membuat usaha karena tahap
demi tahap ini sudah ada peraturannya oleh karena itu sangat penting sekali
mempelajarinya, agar dalam berusaha kita tidak mendapat kesulitan dalam usaha
yang kita jalankan itu.
Maka
dari itu berdasarkan ketentuan dari pemerintah dan keuntunga-keuntungan yang
diperoleh nantinya, seorang pengusaha harus mengurus legalitas perusahaan
dengan proses yang tidak terlalu rumit dan biaya yang tidak terlalu besar,
pengusaha sudah mendapatkan jaminan keberlangsungan perusahaan. Justru jika
pelegalan itu tidak diurus, nantinya pengusaha itu sendiri yang akan
mendapatkan kesulitan dalam kegiatan usahanya. Selain merasa terancam dengan
penertiban oleh pihak berwajib mereka juga akan kesulitan mengembangkan
usahanya menuju kea rah yang lebih baik.
Daftar Pustaka:
Tidak ada komentar:
Posting Komentar